Media Online Resmi karena Berbadan Hukum

Mappasessu, SH (Koordinator LBH IWO SOPPENG)

LBHIWOSOPPENG.COM - Media Online Resmi karena Berbadan Hukum

Disaat mempunyai media online, yakni situs berita (news portal, news site), namun tanpa badan hukum, sehingga merasa was-was sebab ilegal alias tidak resmi.

Tulisan ini ingin membantu menjawab perasaan gelisah tersebut agar media online kita berstatus resmi dan diakui secara hukum di Indonesia.

Secara legal formal, media saat ini tidak memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) seperti era Orde Baru. sejak diberlakukan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”),

Perhatikan Pasal 9 UU No. 40/1999 tentang Pers, yang menyebutkan:

Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Sehingga, media massa online, dalam hal ini situs berita atau situs majalah berita, (berbentuk www) ini harus diterbitkan oleh dan dari badan hukum perusahaan pers agar menjadi media resmi atau media legal.

Dewan Pers menyatakan badan hukum dimaksud adalah Perseroan Terbatas (PT).

Jadi Praktisnya, menurut pendapat Mappasessu, SH untuk mendirikan perusahaan pers yang berbentuk badan hukum berupa PT, langsung datang saja ke Notaris dan meminta dibuatkan Akta Pendirian Perusahaan Pers.

Perusahaan Pers

Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi. Hal ini sangat jelas dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.

Satu Perusahaan Pers ini Bisa bentuk beberapa Media

Dewan Pers membolehkan satu badan hukum perusahaan pers mengelola lebih dari satu media. Meski demikian, Dewan Pers tetap membatasi dalam hal seseorang pemegang kartu UKW utama hanya boleh menjadi penanggung jawab (pemimpin redaksi) untuk dua media. Sebagaimana pendapat Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun yang menyatakan, badan hukum perusahaan pers bisa mengakomodir lebih dari satu media massa. “Satu badan hukum boleh menerbitkan beberapa media,” singkat Hendry saat dikonfirmasi. (sumber)

Pentingnya Verifikasi Dewan Pers

Media Online resmi berbadan hukum memerlukan verifikasi Dewan Pers untuk dapat mendapatkan perlindungan dan bantuan jika ada kasus.

Keuntungan bagi perusahaan pers yang telah terverifikasi antara lain wartawan perusahaan pers akan memperoleh perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Contohnya, bila ada pihak yang tidak menerima pemberitaan dari media, padahal pemberitaan sudah mematuhi kaidah etik jurnalistik, maka Dewan Pers akan membela. Kalau sampai tidak puas, Dewan Pers menjamin akan membela media tersebut. (sumber)

Demikian tulisan ini, semoga bermanfaat

Disusun oleh: Mappasessu Koordinator LBH IWO SOPPENG