Aplikasi Online Berujung Pidana

LBHIWOSOPPENG.COM Soppeng - Aplikasi Online Berujung Pidana


Direktur Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan, mengungkapkan kasus aplikasi Binomo termasuk dalam dugaan tindak pidana judi online.


Sekedar info, Binomo adalah platform trading online yang sedang ramai diperbincangkan banyak orang. Situs ini telah diblokir pemerintah, karena cara kerjanya tidak sesuai undang-undang. Berikut penjelasannya. Beberapa waktu terakhir, Bimono menjadi perbincangan banyak orang di media sosial.


Dalam kasus tindak pidana judi online, pasal yang disangkakan adalah Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) dan atau Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang Undang nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


Kemudian, Pasal 3 Pasal 5 dan Pasal 10 Undang Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.


Muatan Perjudian Online


Pasal 27 Ayat (2): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.


Makna Frasa "Tanpa Hak"

Tidak ada satu pun pasal atau penjelasan mengenai makna atau arti dari frasa “tanpa hak” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Makna Frasa “Tanpa Hak dalam Hukum Pidana pada umumnya sama dengan istilah "Melawan Hukum, Tanpa hak mengacu pada: perilaku yang dilakukan tanpa suatu kewenangan atau melebihi kewenangan; atau bias juga bermakna perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan pembenaranatau prinsip-prinsip hukum yang relevan.


Menurut Lamintang, S.H bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”. Menurut Lamintang. wederrechtelijk meliputi beberapa pengertian, yaitu:

  • Bertentangan dengan hukum objektif;
  • Bertentangan dengan hak orang lain;
  • Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
  • Tanpa kewenangan.

 

Atas dasar itu, makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan. 


Frasa "Tanpa Hak" bagi yang punya Hak, seperti Wartawan atau Jurnalis Pers

Dengan adanya unsur "tanpa hak" ini, wartawan dan pimpinan lembaga pers yang melaksanakan tugas jurnalistik berdasarkan UU Pers tidak dapat dijerat dengan UU ITE ini jika telah menerapkan kode etik jurnalistik. Karena adanya UU Pers yang telah memberikan kewenangan. sehingga wartawan menjalankan tugasnya dilindungi oleh undang-undang. Inilah yang dimaksud sebagai hak imunitas bagi seorang wartawan dalam menjalankan tugasnya.


Baca juga: Wartawan atau Jurnalis untuk mempublikasikan suatu berita


Unsur Pidana:

Unsur Pidana pada Pasal 27 Ayat (2)

  • adanya kesengajaan dan tidak adanya hak;
  • adanya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik;
  • terkandung muatan perjudian dengan menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan.


Berita Bohong dan Menyesatkan


Pasal 28 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”


Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Indra Kenz pernah mempromosikan aplikasi Binomo telah legal di Indonesia.

 

Aspek Pembuktian Elektronik


Pada dasarnya pembuktian dalam ranah pidana merupakan usaha untuk mencari kebenaran materil tentang:

  • telah terjadinya tindak pidana dan
  • tersangka (yang kemudian menjadi terdakwa) adalah pelakunya. Kedua hal ini dibuktikan dengan alat-alat bukti serta dikuatkan dengan keyakinan hakim melalui satu proses peradilan pidana.


Alat Bukti Elektronik


Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.


Publikasi: Mappasessu



0 Comments