Prof Marwan Mas Sayangkan Tuntutan Agung Sucipto Hanya 2 Tahun

LBH-IWO-SOPPENG.COM, MAKASSAR - Prof Marwan Mas Sayangkan Tuntutan Agung Sucipto Hanya 2 Tahun

Pengamat Hukum Pidana, Prof Marwan Mas mengaku kecewa dengan tuntutan terdakwa Agung Sucipto yang hanya 2 tahun.

Menurutnya, korupsi sudah termasuk kejahatan luar biasa, sehingga harusnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, harusnya memberikan tuntutan lebih tinggi.

Ia pun mengimbau, agar Majelis Hakim bisa memvonis dengan hukuman maksimal, atau bahkan melebih dari yang dituntutkan.

"Kepada majelis hakim saya berharap, mereka berpandangan kalau korupsi ini adalah kejahatan luar biasa. Jadi jika Agung Sucipto terbukti sebagai pemberi suap, makanya putusannya harus maksimal," ujar Prof Marwannsaat dihubungi, Selasa (13/7/2021).

Ia menjelaskan, jika hakim memiliki kewenangan untuk memvonis diatas tuntutan jaksa.

"Kan dalam pasal 5 ayat 1 yang disangkakan itu, hukamannya maksimal 5 tahun, dan minimal 1 tahun. Tetapi bagi hakim bisa melebih itu, dengan dasar jika korupsi itu kejahatan luar biasa, jadi bisa 8 atau 10 tahun," terangnya.

Lebih lanjut, Marwan menyayangkan, keputusan yang diambil oleh KPK.

Padahal katanya, lembaga ini dibentuk secara khusus untuk menangani perkara korupsi.

"Saya tidak sepakat, ini membuktikan mereka tidak memahami bahwa korupsi itu sudah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa," katanya

"Sehingga penanganannya juga itu dengan cara luar biasa. Makanya tuntutannya harus tinggi, sesuai dengan rasa keadilan masyarakat," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Agung Sucipto selaku terdakwa penyuap Gubernur Sulsel Non-aktif Nurdin Abdullah (NA), dituntut 2 tahun penjara dengan denda 250 juta subsider 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Hal ini disampaikan oleh JPU KPK, M. Asri saat menjalani sidang pembacaan tuntutan terdakwa Agung Sucipto di Ruang Sidang Utama, Prof Harifin A. Tumpa, Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (13/7/2021).

JPU memutuskan, Agung Sucipto dikenakan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 5 (1) UU Tipikor Jo Pasal 64 (1) KUHP, dengan ancaman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp250 juta.

Karena JPU menganggap terjadi perbuatan berlanjut terhadap pasal 5, yaitu pemberian suap secara berulang yang dilakukan Agung Sucipto.

"Dalam tuntutan tadi ada fakta meringankan dan memberatkan, memang ancamannya maksimal 5 tahun," ujar M. Asri saat diwawancarai.

Namun kata Asri, karena selama persidangan terdakwa berlaku sopan dan sangat kooperatif.

Maka diputuskan untuk melayangkan tuntutan selama 2 tahun, dengan denda Rp250 juta subsider 6 bulan, dikurangi lamanya penahanan terdakwa.

"Alasan pemberatnya itu, karena terdakwa tidak mendukung program pemerintah terkait reformasi birokrasi. Namun, selama persidangan terdakwa bertindak kooperatif sehingga membantu proses persidangan," tutupnya.(*)

Sumber berita : tribunnews.com
Penulis : Andi Muhammad Ikhsan WR
Published : Mappasessu

0 Comments