Putusan Minimalis KPK

LBHIWOSOPPENG.COM - Putusan
Minimalis KPK

Oleh Marwan Mas Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa, Makassar.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap judicial riview (uji materi dan uji formil) terhadap UU Nomor 19/2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU KPK), dibacakan pada 4 Mei 2021. Putusan ini sudah banyak mendapat sorotan dari berbagai kalangan lantaran dinilai tidak memihak pada kebutuhan pemberantasan korupsi yang diperankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ternyata MK memutuskan eksistensi KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi yang selama ini begitu dipercaya rakyat tetap dalam posisi kritis. Itu tegambar dalam putusan minimalis KPK lantaran hanya sebagian kecil uji materi yang dikabulkan, sedangkan uji formil ditolak. Akibatnya, revisi UU KPK tetap berlaku dengan segala kelemahannya lantaran mengekang pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK.

Minimalisasi putusan MK akibat hanya pada penyadapan telepon, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak perlu mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas (Dewas). KPK hanya memberitahukan kepada Dewas paling lama 14 hari kerja sejak selesai dilaksanakan. Memang ini selalu dikritisi karena menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

Hanya saja sangat minimalis, sebab pada sisi lain MK tidak jeli dan adil dalam pemberian izin tertulis bagi penyidik KPK dalam melakukan penindakan. MK menolak permohonan uji materi saat akan memeriksa pejabat negara yang diduga terkait dengan korupsi. KPK harus tetap mendapat izin tertulis dari Dewas saat akan memeriksa atau meminta keterangan pejabat negara.

MK tetap saja melindungi pejabat negara dan pembentuk undang-undang dari sentuhan KPK  yang menjadi subjek hukum bagi KPK dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi (Pasal 11 huruf-a UU KPK). Mereka adalah aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

MK juga menolak permohonan uji materi penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3), sehingga KPK ke depan tidak bisa bekerja sesuai harapan publik. Betapa tidak, pemberian SP3 di kepolisian lebih cenderung tidak maksimal akibat masih sering disalahgunakan oleh oknum penyidik yang dapat menjalar di KPK. Bahkan MK juga menolak permohonan pengembalian independensi pagawai KPK agar tidak dialihkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Akibatnya, semua pegawai KPKharus beralih status menjadi ASN (PNS).

Ada kesan negatif yang tergambar di ruang publik soal penolakan uji formil dan hanya sebagian kecil (minimalis) saja uji materi yang dikabulkan MK. Integritas delapan hakim MK dipertanyakan yang tentu saja menimbulkan pertanyaan, jangan-jangan putusan yang diambil itu merupakan upaya “balas budi” kepada pembentuk undang-undang (DPR dan presiden) akibat memberi perpanjangan usia pensiun bagi hakim MK menjadi 70 tahun dalam revisi ketiga UU MK. Bahkan, periodesasi lima tahun pergantian hakim MK juga dihapus, sehingga masa tugas hakim MK begitu panjang.

Pertimbangan Progresif

MK memaksa rakyat pada kondisi yang sangat bertolak belakang dengan cita-cita pembentukan KPK yang memang didesain menjadi superbody. Hal tersebut dapat dibaca pada Penjelasan Umum alinea kedua UU KPK, bahwa meluasnya perilaku korupsi bahkan menjadi sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi rakyat. Makanya, korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Penumpasan perilaku korup yang sistematis harus dengan cara-cara luar biasa pula. Itulah dasar filosofi yang mendasari pembentukan KPK yang didesain superbody seperti dimaksud dalam Pasal 12 UU KPK. Dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK diberi sembilan wewenang besar yang berbeda kualitas pelaksanaannya dengan yang diberikan kepada polisi dan kejaksaan. 

MK menolak mentah-mentah uji formil, tetapi ada satu hakim konstitusi yakni Wahiduddin Adams yang berpendapat berbeda (dissenting opinion) dengan delapan hakim lainnya. Intinya, hakim ini mengabulkan permohonan uji formil sehingga revisi UU KPK harus ditolak lantaran bertentangan dengan UUD 1945. Begitu progresifnya pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim Wahiduddin, bahwa ia sudah mencermati secara sungguh-sungguh seluruh dinamika persidangan dan karakteristik tiap-tiap perkara dalam pengujian revisi UU KPK ini.

Wahiduddin yakin revisi UU KPK bukan hanya sekadar merevisi, melainkan mengubah KPK secara fundamental seperti menciptakan UU baru untuk KPK. Bagir Manan yang dihadirkan dalam sidang sebagai Ahli menegaskan, bahwa yang dilakukan pembentuk UU sejatinya telah "membentuk sebuah UU baru tentang KPK". Hal tersebut secara nyata telah mengubah postur, struktur, arsitektur, dan fungsi KPK secara fundamental.

Ia bahkan menyoroti proses kilat revisi UU KPK yang disetujui bersama DPR dan presiden pada 17 September 2019. Revisi disetujui dalam waktu yang spesifik dan sangat singkat, dilakukan beberapa hari menjelang berakhirnya masa bakti DPR 2014-2019, dan beberapa minggu menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi periode pertama.

Dalam kajian akademik, penolakan uji formil memberi sinyal betapa hakim MK belum sepenuhnya memahami substansi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di situ hakim dan hakim konstitusi diminta agar “wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Penjelasan pasal tersebut menekankan bahwa "Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Rakyat menilai revisi UU KPK telah mencederai rasa keadilan masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang diperankan KPK karena pelaksanaan tugas dan wewenangnya dihambat. Delapan hakim konstitusi terjebak pada bukti yang diajukan DPR telah melakukan uji publik di sejumlah kampus yang belum tentu benar. Mereka tidak membuka nuraninya selaku negarawan, bahwa revisi UU KPK merupakan UU baru tetapi banyak substansi yang diubah.

Hakim MK satu-satunya penyelenggara negara yang memiliki sikap “negarawan” sebagaimana diatur pada Pasal 15 UU MK. Sebagai “negarawan” dalam memutus perkara konstitusi harus mendahulukan kepentingan dan kebutuhan rakyat, kepentingan pemberantasan korupsi yang sudah menggurita dan menyengsarakan rakyat ketimbang kepentingan institusi yang mengusulkannya jadi hakim konstitusi. MK menguatkan kekecewaan rakyat akan keadilan, bahkan melengkapi definisi pelemahan KPK yang sudah dirancang oleh pembentuk undang-undang.(**) Makassar, 19 Mei 2021


Published : Mappasessu - LBH IWO SOPPENG



0 Comments