Korporasi atau Perusahaan Sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana di Indonesia

LBHIWOSOPPENG.COM Opini Hukum -- Korporasi atau Perusahaan Sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana di Indonesia

Tentang pengertian Korporasi yang dapat kita ketahui dari UU Tipikor adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.[1]

Selama ini kita mengetahui bahwa Korporasi merupakan subjek hukum dibidang Perdata, namun bagaimana dengan dibidang pidananya, apakah korporasi bisa dijadikan subjek hukum sebagaimana di Perdata, menghukumnya sebagaimana orang sebagai subjek hukum Pidana.
Untuk mengisi kekosongan hukum yang ada mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Korporasi, maka Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (“Perma 13/2016”) sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh Korporasi.
Bahwa Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi tersebut, misalnya UU Tipikor atau UU Lingkungan Hidup.[2]

Sesuai Pasal 4 ayat (2) Perma 13/2016, dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain dengan parameter sebagai berikut:
  1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
  2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
  3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.


Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
pertanggungjawaban Korporasi, apabila pada akhirnya yang bertanggung jawab adalah pengurus korporasi dalam arti manusia perorangan atau naturlijk persoon
Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim.(dikutip Chidir Ali, dalam bukunya Badan Hukum (hal. 19)
Dari pengertian tersebut, Korporasi adalah subjek hukum (recht persoon) yang merupakan bentuk artificial person dari seorang manusia yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum. Yang membedakannya dengan manusia adalah korporasi sebagai subjek hukum tentunya tidak dapat dikenakan pemidanaan berupa pidana yang merampas kemerdekaan badan (penjara).
Mengingat hakikat Korporasi sebagai subjek hukum dalam bentuk artificial person, maka Pasal 5 Perma 13/2016 telah mengatur bahwa dalam hal seorang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya suatu pertanggungjawaban Korporasi. Oleh karena itu, dalam Pasal 23 Perma 13/2016 juga diatur bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi ATAU Pengurus, atau Korporasi DAN Pengurus, baik secara alternatif maupun kumulatif.
Sehingga penerapan pertanggungjawaban Korporasi, adapun sanksi atau hukum yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi menurut pedoman yang digariskan dalam Pasal 25 ayat (1) Perma 13/2016 adalah pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain[3], yaitu Pasal 10 KUHP dan ketentuan jenis pidana lain yang tersebar dalam undang-undang lain sebagai lex specialis dari KUHP yang merupakan legi generali.
contoh pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara lingkungan hidup misalnya dalam bentuk penjatuhan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) UU Lingkungan Hidup tentang perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.[4]



Dasar hukum:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Referensi:
  1. Chidir Ali. Badan Hukum. Alumni. Bandung: 1987.
  2. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan  Penerapannya. Storia Grafika. Jakarta: 2002.

0 Comments