Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi


“Penyingkiran 75 Pegawai KPK: Upaya Pembangkangan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perintah Presiden”

Pimpinan KPK mengumumkan akan memberhentikan 51 pegawai yang tidak lulus TWK dan 24 laiinnya akan diberikan kesempatan pembinaan dll. Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan beberapa hal terkait hal tersebut.
  1. Firli Bahuri dan Pimpinan KPK jelas telah melawan perintah Presiden yg akuntabel. Tindakan ini adl perbuatan melawan hukum, insubordinasi dan melanggar sumpah jabatannya yg akan aetipa menjalankan UU. Sebelumnya Presiden telah menyatakan hasil TWK tidak serta merta dapat digunakan untuk memberhentikan Pegawai KPK. Setelah Revisi UU 30/2002 dengan UU 19/2019 KPK dimasukkan dalam rumpun eksekutif sehingga pengemban tanggung jawab tertinggi adalah Presiden.
  2. Firli Bahuri dan Pimpinan KPK lainnya jelas melakukan kejahatan konstitusional karena melakukan pembangkangan terhadap putusan MK. MK adalah penafsir Konstitusi sehingga jelas Firli Bahuri dengan keputusannya memberhentikan pegawai KPK, para pimpinan KPK telah melakukan tindakan inkonstitusional karena membangkang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
  3. Pada hari yang sama dengan pengumuman rencana pemberhentian 51 pegawai KPK, Deputi Penindakan KPK, Karyoto, mengatakan akan meminta penyidik dari instansi lain. Deputi Penindakan Karyoto juga mengatakan sebelum pemecatan sudah ada slot untuk penambahan penyidik. Kebutuhan penambahan penyidik ini sangat berkontradiksi dengan rencana pemberhentian 51 pegawai KPK dengan alasan TWK tersebut sehingga sulit melihat logika yang jelas dari rentetan pernyataan ini. Fakta di atas juga menunjukanbada muslihat yg secara sistematis dilakukan menghancurkan lembaga KPK dan menyingkirkan 51 orang terbaiknya.
Inilah sesungguhnya motif dari Firli Bahuri dkk yaitu melakukan pembusukan dan pelemahan KPK. Rangkain tindakan dimaksud dimulai dari penghilangan independensi lembaga, meruntuhkan wibawa dan kehormatan KPK dan menyingkirkan, setidaknya, 51 pegawai KPK. Seluruh perilaku absurd, naif dan melawan hukum serta aktivasi dan silat lidah yang dipertontonkan ke publik, tidak hanya menista akal sehat tapi juga menhina nurani dan mendekonstruksi semangat pemberantasan korupsi.
Berdasarkan argumen tersebut, Koalisi meminta Presiden RI, Joko Widodo agar seluruh kebangkrutan pemberantasan korupsi tidak menjadi legacy nya, yaitu dengan cara: menarik kembali delegasi wewenang Pimpinan KPK mengenal peralihan status ASN karena telah nyata adanya pelanggaran sistem merit dan menjaga efektifitas penyelenggaran pemberantasan korupsi sesuai PP 17/2020 Manajemen ASN Pasal 3 ayat (7).
Dengan kata lain Presiden menyatakan pemberhentian tidak sah dan alih status ASN berjalan secara otomatis dan administratif sesuai putusan MK.
Jika tidak maka Kehancuran pemberantasan korupsi akan segera terjadi dan sejarah akan mencatat kejadian dimaksud terjadi di era kepemimpinannya ketika menjadi Presiden RI. Tes Wawasan Kebangsaan, alih-alih memastikan alihfungsi pegawai KPK menjadi individu berintegritas dalam menjalankan perannya, malah menjadi legalisasi kezaliman bagi sekelompok individu.
Jakarta, 26 Mei 2021
Hormat Kami
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi

1. AJI Indonesia,
2. Aksi Kamisan Kaltim,
3. Aksi Kamisan Semarang,
4. Aliansi Akademisi Tolak Omnibus Law,
5. Aliansi BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan,
6. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),
7. AMAR,
8. Amnesty International Indonesia,
9. Bangsa Mahasiswa,
10. BEM Esa Unggul,
11. BEM FH Undip,
12. BEM FH UNHAS,
13. BEM FH UNMUL,
14. BEM FH UPNVJ,
15. BEM FISIP UNMUL,
16. BEM FKB Universitas Telkom,
17. BEM KM UNNES,
18. BEM KM Yarsi,
19. BEM Semarang Raya,
20. BEM STHI Jentera,
21. BEM UNDIP,
22. BEM Univ. Brawijaya,
23. BEM Universitas Indonesia,
24. BEM UNSIL
25. BHACA,
26. BHAKTI Universitas Bung Hatta,
27. CALS,
28. Fraksi Rakyat Indonesia,
29. Garda Tipikor FH UNHAS
30. GeRAK Aceh,
31. Gerakan Anti Korupsi Lintas Peeguruan Tinggi.(GAK LPT),
32. GERAM Jateng,
33. Greenpeace Indonesia,
34. ICEL,
35. ICW,
36. Institute of Community Justice Makassar,
37. JATAM Kaltim,
38. KIKA,
39. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI),
40. KPBI,
41. LBH Bali,
42. LBH Jakarta,
43. LBH Makassar,
44. LBHMu PP Muhammadiyah,
45. Leaders Gorontalo,
46. LeiP,
47. LiBU Perempuan Sulteng,
48. Lokataru Foundation,
49. LuHaK UM SUMBAR, 
50. Malang Corruption Watch (MCW),
51. PARANG ULM,
52. Pemuda Anti Korupsi (PAK),
53. Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA),
54. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional,
55. PERSADA UB,
56. PK Gebrak UNP,
57. PSHK,
58. Public Virtue Research Institute (PVRI),
59. PUKAT UGM,
60. PUSAD UM Surabaya,
61. Pusako FH UIR,
62. PUSAKO Universitas Andalas,
63. PUSTAPAKO UNS,
64. SAKA Aceh,
65. SAKSI FH Univ Mulawarman,
66. SAKSI Gorontalo,
67. Serikat Mahasiswa Progresif UI,
68. SPAK Indonesia,
69. Tapele,
70. Transparency International Indonesia,
71. WALHI Eksekutif Nasional,
72. Yasasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
73. Yayasan Salam Institute Bandung,

Individu
1. Muhammad Hikari Ersada (aktivis mahasiswa Gejayan Memanggil)

Published : Mappasessu - LBH IWO SOPPENG

0 Comments