Pidana Bagi Suami yang Meninggalkan Istri dan Anak Tanpa Alasan Jelas

Soppeng, LBHIWOSOPPENG.COMPidana Bagi Suami yang Meninggalkan Istri dan Anak Tanpa Alasan Jelas


Tulisan ini menitikberatkan dari sudut pandang kewajiban suami terhadap istrinya, 

Gara-gara tak pernah memberi nafkah, Ibu Muda Umur (33) mengadukan suaminya itu kepada polisi sebagai kasus penelantaran keluarga.

Sang suami yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek itu sejak bulan Oktober 2007 tak menafkahi Istrinya. Sang suami malah tinggal di rumah orang tuanya dan baru pada bulan Januari 2008 memberikan Rp50.000 kepada Istrinya. "Untuk apa suami kalau cuma mempunyai nama saja, tapi tak bertanggung jawab," kata Ibu Muda Umur 33 tersebut.[1] 

Fenomena tersebut belakangan ini marak terjadi disekitar lingkungan kita. Sehingga kami dari LBH IWO SOPPENG terpanggil untuk menjadi bagian dari sosialisasi serta memberi solusi terbaik terhadap fenomena hukum tersebut.

Perbuatan suami yang meninggalkan istri dan anak tanpa kabar berita serta tidak memberi nafkah lahir batin merupakan suatu pelanggaran atas kewajiban suami terhadap istri, 

Melanggar kewajibannya sebagai suami atau orang tua terhadap anak berdasarkan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (ketentuan KHI akan berlaku apabila suami beragama Islam).

Kewajiban suami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1) berbunyi :

"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."

Suami

Suami adalah seorang kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya termasuk memberikan tempat tinggal dan segala biaya terkait menafkahi istri. 

Suami selaku orang tua juga memiliki kewajiban terhadap anak yaitu memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya termasuk memberikan biaya pendidikan dan perawatan bagi anak yang berlaku terus sampai dengan si anak menikah atau mandiri, bahkan jika keadaan perkawinan suami dan istri putus sekalipun.

Lebih lanjut,

Tindakan suami tersebut juga tergolong tindakan menelantarkan istri dan anak berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“UU Penghapusan KDRT”):

Ayat (1)  

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."

Jadi jika suami melakukan tindakan tidak bertanggung jawab seperti ini, sebagai istri ada beberapa  langkah hukum yang bisa diambil.

Langkah Hukum

Dengan bukti adanya tindakan suami yang menelantarkan istri dan anak yang diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup seperti saksi-saksi, maka istri dapat melaporkan sang suami kepada kepolisian setempat atas dugaan tindak pidana penelantaran.

Sanksi Pidana

Adapun berdasarkan Pasal 49 UU Penghapusan KDRT, apabila suami dinyatakan bersalah dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka suami dapat dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 15 juta. Pasal tersebut berbunyi :

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang : menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)"

sementara Pasal 9 ayat (1) berbunyi :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : 

a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.

Sumber berita : [1] Kompas.com

Publisher : Mappasessu - LBH IWO SOPPENG

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan;
  3. Kompilasi Hukum Islam

0 Comments