Harta Bersama atau Harta Gono Gini, siapa Pihak yang Berhak Menjaminkan ?

Pengertian Gono Gini atau Harta Bersama,
Pengertian harta bersama / gono-gini sebagaimana diterangkan di dalam Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya; "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Tetapi harta yang bersifat hadiah atau warisan, meskipun diperoleh pada masa perkawinan, tidak termasuk sebagai harta gono-gini.
Harta gono-gini adalah harta milik bersama suami dan isteri, meskipun satu pihak saja yang bekerja. Terkait dengan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, meskipun alas haknya tertulis nama salah satu saja tidak menghilangkan statusnya sebagai harta gono-gini.
berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), mengenai pembagian harta gono gini diatur menurut hukumnya masing-masing.
Yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.
Jadi, setelah perceraian terjadi, maka semestinya / akan ada pembagian harta gono gini. Jika telah ada pembagian harta gono gini, maka tidak ada lagi yang namanya harta bersama.
"LBH CITA KEADILAN WATANSOPPENG, Konsultan Hukum Keluarga ANDA" Hp./WA. 085242935945
Belum Terbagi
Bagaimana jika Harta bersama / Gono Gini tersebut belum terbagi ?
Ada fenomena ditengah masyarakat, kadang terjadi tindakan hukum peralihan hak atas harta gono-gini, atau meletakan sebagai jaminan hutang dan lain-lain maka hukum tidak membenarkan dilakukan oleh salah satu pihak saja tanpa persetujuan suami atau isteri.
Sering terjadi peralihan haknya tanpa persetujuan suami atau isteri yang pada akhirnya menimbulkan sengketa.
Hal itu diatur di dalam Pasal 36 Ayat (1) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan; "Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Ketentuan Pasal tersebut bersifat imperatif atau wajib, jika menyimpang dari Pasal itu maka peralihan hak dapat dibatalkan.
Namun penyelesaiannya seperti apa ?
tentunya terlebih dahulu membicarakan secara kekeluargaan, jika tidak mendapatkan solusi maka jalur hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan pembatalan perjanjian-perjanjian tentang peralihannya ke Pengadilan.
Dan pihak yang bertindak sebagai pembeli harus ikut digugat. Tentang kebatalannya dapat juga dilihat dari beberapa yurisprudensi di bawah ini:
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/PDT/1997 Tertanggal 24 Maret 1999 yang isinya menyatakan: Jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami, harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum” (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jilid 2, Penerbit PT. Pilar Yuris Ultima, Jakarta 2009, Halaman 783).
Sudah Dibagi
Bagaimana jika Harta bersama / Gono Gini telah dibagi?
Jika harta gono gini telah dibagi, maka bagian yang diterima oleh masing-masing pihak telah menjadi harta masing-masing. Sehingga jika salah satu pihak ingin menjaminkan bagian harta gono gininya, tidak perlu meminta persetujuan dari pihak lain karena harta yang dijaminkan tersebut bukan harta bersama lagi.
Kesimpulannya :
Jadi dalam hal belum ada pembagian harta gono gini, maka yang menjadi pihak yang menjaminkan adalah orang tersebut dengan persetujuan dari mantan suami/istrinya. Sedangkan jika sudah ada pembagian harta gono gini, yang menjadi pihak yang menjaminkan hanya orang itu saja.
Pembuatan Permohonan dan Pendampingan atas Sengketa Harta Bersama / Gono Gini ini bisa :
Kantor Hukum
Sekian, semoga bermanfaat !!!

Dasar Hukum :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23);
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam).

0 Comments