Belum 19 tahun sudah mau Nikah, ajukan Dispensasi Nikah


Merujuk pada UU Perkawinan, syarat minimal usia seseorang menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dan bila ada calon mempelai yang berusia kurang dari usia tersebut, mereka harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan "dispensasi kawin".
"LBH IWO SOPPENG, Konsultan Hukum Keluarga ANDA" Hp./WA. 085242935945
adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kini, diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, yang mulai berlaku sejak 15 Oktober 2019. Substansi perubahannya tentang usia perkawinan.
adanya syarat minimal usia seseorang menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.
Dan bila ada calon mempelai yang berusia kurang dari usia tersebut, mereka harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan "Dispensasi Nikah".
Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun.
UU baru ini ingin mengatakan, seorang laki-laki dan perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas.
Namun, jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud.
para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan. dengan melakukan pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai.
Bagi pasangan yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama.
Bagi pemeluk agama lain diajukan ke Pengadilan negeri.
Alasan mendesak
Pada Pasal 7 ayat (2) UU baru ini menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. 
Apa ‘alasan mendesak’ itu?
di UU ini dijelaskan bahwa alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.
Bukti-bukti pendukung yang cukup.
itu tak bisa sekadar klaim.
Harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup, yakni surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.
Alat bukti yang cukup itu termasuk keterangan saksi minimal 2 orang.
Perma Nomor 5 tahun 2019
Terkait dispensasi ini juga telah diterbitkan Perma Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk kalangan para hakim di lingkungan Pengadilan Agama, sebagai lanjutan dari Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
Hal-hak pokok yang mesti diketahui dalam PERMA ini antara lain;
1. pasal 5 dinyatakan selain akte kelahiran anak syarat lainnya yang harus dilampirkan untuk mengajukan perkara dispensasi kawin adalah ijazah terakhir anak, identitas dan status pendidikan anak.
2. pasal 7 dinyatakan dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/wali, permohonan dispensasi kawin harus diajukan pada pengadilan sesuai agama anak.
3. pasal 8 dijelaskan jika kedua calon pengantin sama-sama dibawah umur, cukup diajukan di pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua (satu pengadilan).
4. pasal 9 ayat (1) tertulis sebelum menerima perkara Dispensasi Kawin, Panitera terlebih dahulu harus memeriksa kelengkapan syarat    administrasi, jika belum lengkap harus dikembalikan untuk dilengkapi.
5. pasal 10 ayat (1) tertera Pemohon di persidangan wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali dari calon istri/suami (besan)
6. pasal 13 ayat (1) dinyatakan 0rang-orang yang terdapat dalam pasal 10 ayat (1) harus didengar keterangannya.
7. pasal 13 ayat (3) berbunyi jika pasal 13 ayat (1) tidak terlaksana maka penetapan batal demi hukum.
Pembuatan Permohonan Dispensasi :
Pembuatan, pengajuan dan Permohonan Dispensasi serta Pendampingan di pengadilan bisa melalui :
Kantor Hukum
Perlu penegasan bahwa, harus memperhatikan kepentingan anak dan beberapa aturan terkait masalah perlindungan anak.
pemberian dispensasi oleh Pengadilan berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.
Sekian semoga bermanfaat !!!

Dasar Hukum :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
3. UU No. 16 Tahun 2019 pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak
5. Perma Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

0 Comments