Aturan Perceraian Khusus Bagi Yang Beragama Islam

LBH CITA KEADILAN - Aturan perceraian khusus bagi yang beragama Islam
Pengaturan masalah perceraian di Indonesia khusus bagi yang beragama Islam mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”).
Dalam hukum Islam, perceraian dibedakan menjadi dua, yaitu
karena talak (dijatuhkan oleh suami) dan
karena gugatan perceraian (diajukan istri).[1]
Yang membedakan adalah subjek yang mengajukan cerai.
Yang melakukan cerai talak adalah suami terhadap istri, sedangkan gugatan perceraian dilakukan istri terhadap suami.
Menurut Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan (mediasi) kedua belah pihak.
"LBH CITA KEADILAN WATANSOPPENG, Konsultan Hukum Keluarga ANDA" Hp./WA. 085242935945
Diajukan ISTRI;
Pasal 132 ayat (1) KHI mengatur mengenai gugatan perceraian (diajukan istri):
Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.[2]
Diajukan SUAMI;
dikenal dengan cerai karena talak. pengaturannya dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi:
"Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.
Baca Juga : Belum Cukup 19 tahun sudah mau Nikah, ajukan Dispensasi Nikah
Talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.
Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:
Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
Pengajuan Gugatan :
Untuk pembuatan Permohonan, Pendampingan dan Pengajuan Gugatan bisa :
Kantor Hukum
Dasar Hukum:
1. Kompilasi Hukum Islam.



[1] Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam
[2] Pasal 113 ayat (2)  Kompilasi Hukum Islam

0 Comments