Tersangka/Terdakwa Dalam Pemeriksaannya, Wajib Didampingi oleh Penasehat Hukum

Tersangka Dalam Proses Pemeriksaannya, Wajib Didampingi oleh Penasehat Hukum.
Prinsip pemeriksaan kini yang dianut oleh KUHAP  yakni berangkat dari asas accusatoir [1] dengan menempatkan kedudukan tersangka sebagai subjek (manusia) yang mempunyai harkat dan martabat.
"LBH CITA KEADILAN WATANSOPPENG, KONSULTAN HUKUM KELUARGA ANDA"
Hingga pemberian Bantuan Hukum merupakan wujud nyata dari terpenuhinya asas accusatoir serta asas kesamaan di hadapan hukum yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. 
Namun, dalam praktik penerapannya seringkali tidak terpenuhi.

Bahwa,
Pasal 114, berbunyi :
Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56.[2]
Berdasarkan hal tersebut penyidik pada awal pemeriksaan sesuai dengan pasal 114 KUHAP tersebut harus diyakini telah memberitahukan hak-hak hukum tersangka untuk didampingi penasihat hukum (advokat).


Kewajiban penyidik timbul manakala tersangka diduga melanggar tindak pidana yang ancaman hukumannya tinggi, seperti; tindak pidana mengedarkan uang palsu diancam pidana 15 tahun (pasal 145 KUHP). Dalam hal ini, bagi penyidik tidak ada pilihan lain, WAJIB menerapkan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Pasal 56 ayat (1) KUHAP lengkapnya berbunyi :
"Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka  yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka."[3]

Pada akhir kalimat pasal tersebut, kata wajib menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi tersangka merupakan suatu keharusan.
Karena pasal tersebut bersifat imperatif (wajib) dipatuhi oleh setiap penegak hukum dalam semua tingkat pemeriksaan.

tersangka/terdakwa diputus bebas.

Sehingga, memiliki implikasi hukum atas semua produk penyidik seperti BAP; "Berita Acara Pemeriksaan", adalah tidak sah menurut hukum.

Jika Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan atas dasar produk penyidik yang tidak sah kemudian dakwaan selanjutnya dijadikan dasar pemeriksaan di pengadilan, maka dakwaan juga tidak sah (tidak dapat diterima), sebagai konsekwensi hukumnya tersangka/terdakwa diputus bebas karena pelanggaran pasal 56 ayat (1) KUHAP
(Tentang Putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991) tersangka/terdakwa diputus bebas karena pelanggaran pasal 56 ayat (1) KUHAP [4]




[1] Asas - asas Hukum Acara Pidana oleh Elanda Harviyata
[2] KUHAP
[3] KUHAP
[4] Putusan MA RI No. 1565 K/Pid/1991

0 Comments