Tanda Bukti Atas Milik Tanah Bukan SPPT PBB, Meninjau Objek Hukum atas Status Bukti Kepemilikan Tanah

SPPT PBB Bukan Tanda Bukti Atas Milik Tanah, Kali ini LBH CITA KEADILAN Meninjau Objek Hukum atas Status Bukti Kepemilikan Tanah. SPPT-PBB adalah surat keputusan kepala KPP mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak dalam bentuk dokumen yang berisi besarnya utang atas pajak bumi dan bangunan yang harus dilunasi wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
"LBH CITA KEADILAN WATANSOPPENG, Konsultan Hukum Keluarga ANDA" Hp./WA. 085242935945
Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukanlah bukti kepemilikan tanah. Bahkan, SPPT PBB tidak memiliki kaitan dengan sertifikat lahan. Sehingga setiap orang yang memiliki dan atau menguasai dan atau mendapatkan manfaat dari tanah tersebut, wajib membayar PBB.
Penafsiran yang kurang tepat di tengah masyarakat, tentang  SPPT PBB harus diluruskan. Sebab, setiap masyarakat diberi kesempatan ikut berperan serta memberikan kontribusi terhadap pembiayaan penyelenggaraan negara.
Khusus PBB, dibebankan kepada mereka yang memperoleh manfaat atas tanah dan atau bangunan tersebut,

Hak atas tanah adalah "SERTIFIKAT"
Lain halnya dengan kepemilikan tanah, hal mana untuk memperoleh hak atas tanah yang dikuasai harus didaftarkan terlebih dahulu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan :
Pasal 23 UUPA :[1]
"(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang di maksud dalam pasal 19."
bahwa untuk memperoleh hak kepemilikan atas tanah yang dikuasai harus melakukan "pendaftaran tanah" hal mana ketentuan pendaftaran tanah tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.[2]
Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa:
"1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya."
Sehingga pendaftaran tanah harus dilakukan untuk memperoleh hak atas tanah yang dikuasai berupa "SERTIFIKAT", hal mana pemberian sertifikat tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang dikuasai sehingga pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang SAH sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf (a) dan Pasal 4 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :[3]
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
"Pendaftaran tanah bertujuan :
a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;"
Baca Juga : BLT Dana Desa Rp 600.000 Per Bulan dari Pemerintah, Syarat dan Cara Mendapatkannya ?
Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
"(1) untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah."

Dalam Pasal 4 tersebut diatas menjelaskan bahwa untuk memberikan kepastian atas kepemilikan  tanah yang dikuasai diberikan sertifikat hak atas tanah yang didaftarkan. Hal mana sertifikat tersebut dikeluarkan oleh "Badan Pertanahan Nasional" (vide: Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) dan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan (vide: Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

Jadi sudah sangatlah jelas tanda bukti kepemilikan tanah yang sah berdasarkan Undang-Undang yaitu "Sertifikat Hak" yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional bukan SPPT-PBB.

Sekian, semoga bermanfaat !!!
Dasar Hukum :
1. UUPA Nomor 5 tahun1960
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997



[1] Pasal 23 UUPA Nomor 5 tahun 1960
[2] Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
[3] Idem



0 Comments