Tanah Peninggalan Ahli Waris, namun di SPPT PBB nama orang lain

LBH CITA KEADILAN - Tentang Tanah Peninggalan Ahli Waris, namun di SPPT PBB nama orang lain.
Ketika Ahli Waris mendapat peninggalan sebidang tanah yang belum terurus kepemilikannya (serifikat). sementara bukti awal yang ada hanya kutipan Letter C. 
Saat mulai mengurus surat-surat untuk keperluan pembauaran SPPT PBB, ternyata terdapat SPPT PBB atas nama pihak lain, bahkan ada juga kasus, lokasi tersebut sudah di Sertifikat atas nama orang lain. 
Apa langkah dan yang harus segera kami urus?
"LBH CITA KEADILAN WATANSOPPENG, Konsultan Hukum Keluarga ANDA" Hp./WA. 085242935945
Penjelasan awal,
Jika seseorang atau beberapa orang telah mendapatkan harta warisan dari anggota keluarganya yang telah meninggal, maka untuk melegalisasi kepemilikan hak atas warisnya secara hukum, mestilah dibuatkan Surat Penetapan Waris dari Pengadilan agama setempat. Penetapan waris dari salah satu Pengadilan Agama dapat dipergunakan untuk pengurusan seluruh harta peninggalan pewaris di dalam wilayah Republik Indonesia. 
Penetapan Waris tersebut memang merupakan bukti kelengkapan untuk proses pengurusan; baik itu jual beli atau peralihan hak atas tanah warisan dimaksud.
Hal ini sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
1. Pewaris Islam Dan Non-Islam Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan Fatwa atau penetapan mengenai Pembagian Harta Peninggalan seorang pewaris yang beragama Islam.
Sedangkan, apabila Anda beragama selain Islam, maka surat permohonan tersebut Anda ajukan ke Pengadilan Negeri (lihat Pasal 833 KUH Perdata). Kewenangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Fatwa Waris dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas dasar permohonan ahli waris. Fatwa Waris berlaku sebagai keterangan siapa saja yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan si Pewaris (ahli waris). Berdasarkan Fatwa Waris tersebut, Notaris/PPAT dapat menentukan siapa saja yang berhak untuk menjual tanah warisan dimaksud. Untuk mengurus permohonan penetapan ahli waris bukanlah melalui kecamatan, permohonan penetapan ahli waris diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Produk hukum berupa ‘penetapan’ merupakan produk hukum yang hanya dapat dihasilkan oleh lembaga Pengadilan, dengan demikian kantor kecamatan tidak memiliki wewenang dalam mengeluarkan penetapan tentang ahli waris. 
2. Syarat Dan Prosedur Pengajuan Penetapan Waris. 
Untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama proses yang bisa ditempuh adalah dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama tempat tinggal Pemohon dan berlaku untuk harta diseluruh indonesia yang akan diwarisi.
Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat juga mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama. 
Kemudian, Pemohon membayar biaya perkara (lihat Pasal 121 ayat [4] HIR, 145 ayat [2] RBG, Pasal 89 dan Pasal 91A UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) yang berbunyi:
“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris…”
Setelah itu Hakim akan memeriksa perkara Permohonan tersebut dan terhadap permohonan tersebut Hakim kemudian akan mengeluarkan suatu Penetapan. 
Syarat-syarat untuk mengajuan Penetapan Waris adalah: 
  1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama.
  2. Membayar Biaya Perkara di Kantor Pengadilan Agama.
  3. Foto copy KTP Para pihak.
  4. Foto copy sertifikat hak milik.
  5. Foto copy bukti kepemilikan lainnya (kalau ada), seperti: buku tabungan, akta notaris, dll.
  6. Foto copy akta/surat kematian pemilik barang yang diwarisi.
  7. Foto copy akta/surat kelahiran para pewaris. 
  8. Silsilah keluarga yang disahkan oleh Kepala Desa.
  9. Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa. 
Waktu Penyelesaian Dan Biayanya.
Sedangkan mengenai jangka waktu proses dan besar biaya yang diperlukan dalam proses pengadilan, pada prinsipnya hal ini kembali berpijak pada asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara maka segala jenis perkara yang berada di Pengadilan harus sudah diputus atau diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. 
Sedangkan mengenai biaya, Anda hanya akan dikenakan biaya administrasi ketika mendaftarkan permohonan serta biaya perkara di Pengadilan. 
Biaya perkara berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU Peradilan Agama meliputi: 
1. Biaya materai dan biaya kepaniteraan yang diperlukan untuk perkara tersebut 
2. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut 
3. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut 
4. Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut. Sedangkan, mengenai nominal biaya perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU Peradilan Agama ditentukan oleh Mahkamah Agung. 
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat melihat sendiri daftar biaya yang diperlukan untuk proses pemohonan penetapan ahli waris ini pada pengadilan yang terkait.
.
Lanjut tentang SPPT PBB atas nama tidak sesuai dengan atas nama obyek pajak.
hal ini dijelaskan tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah Surat Keputusan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait pajak terutang dalam satu Tahun Pajak. 
Fungsi dan pengertian surat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan. 
Meski sering disertakan bersamaan IMB dan sertifikat namun surat ini bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak. 
Bukti hak dan kepemilikan tanah atau bangunan adalah sertifikat, sementara IMB untuk menunjukkan bahwa bangunan yang didirikan sesuai izin peraturan yang berlaku dan SPPT sebagai penentu atas objek pajak tersebut dibebankan pajak yang harus dibayarkan kepada pemiliknya. 
Fungsi Penting SPPT bagi Wajib Pajak 
1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang meskipun tidak diartikan sebagai bukti hak dan kepemilikan suatu tanah atau bangunan namun memegang fungsi penting bagi Wajib Pajak saat proses mengumpulkan dokumen lengkap menjaga atau melindungi aset berharga. 
2. Sebagai salah satu elemen untuk menghindari tanah atau bangunan itu direbut hak miliknya atau terjadi penipuan. 
3. Sebagai surat yang menunjukkan besaran beban pajak yang dibayarkan kepada negara oleh pemiliknya terhadap objek pajak. 
Cara Wajib Pajak Mendapatkan SPPT;
1. Anda dapat mengambil langsung di kantor kelurahan atau di KPP Pratama setempat, tempat objek pajak terdaftar atau yang telah ditentukan. 
2. Nantinya, SPPT akan dikirim melalui kantor pos atau diantarkan langsung oleh aparat kelurahan atau desa. Selain itu, Wajib Pajak dapat menggunakan fasilitas Kring Pajak (500200) untuk melacak dan mengarahkan keberadaan SPPT. 
Dari uraian tersebut diatas apabila obyek pajak telah diurus hak kepemilikannya maka pajak terhutang maupun SPPT PBB atas nama beda dengan obyek pajak dapat dimajukan perbaikan ke kantor pajak untuk perbaikan sebagaimana dengan bukti kepemilikan tersebut.
Namun, harus tetap hati hati dan waspada. terkadang ada oknum yang jahil menjadikan SPPT PBB bagian dari kepengurusannya menjadi SERTIFIKAT
Lalu bagaimana dengan yang sudah terlanjur di Sertifikat ?
(kita ulas di tempat yang sejuk ya)...
Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
2. Pasal 833 KUH Perdata;
3. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

0 Comments