Penerapan (PSBB) Pembatasan Sosial Berskala Besar di Makassar, Terkait dengan Pembatasan Kegiatan tertentu Penduduk

Penerapan (PSBB) Pembatasan Sosial Berskala Besar di Makassar, Terkait dengan Pembatasan Kegiatan tertentu Penduduk.
Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 9/2020 tentang Penetapan PSBB, Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi corona virus disease 2019 (Covid-19) untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus tersebut.
Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.[1]
"LBH CITA KEADILAN WATANSOPPENG, KONSULTAN HUKUM KELUARGA ANDA"WA 085242935945
PEMBATASAN Sosial Berskala Besar (PSBB) di Makassar segera diterapkan, dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 telah disahkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Terawan Agus Putranto.[2]
Pengesahan tersebut dilakukan melalui :
Surat Keputusan dengan nomor HK.01.07/Menkes/257/2020 bertanggal 16 April 2020,
Hal ini sesuai aturan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah menyetujui permohonan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) untuk Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hal tersebut disampaikan juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto saat dikonfirmasi, Kamis (16/4/2020).[3]
nasional.kompas.com

Makassar menjadi pemerintah daerah ke-11 yang PSBB-nya disetujui pemerintah.


Namun, untuk penerapan secara teknis, Pemerintah Kota Makassar mesti menyusun PERWALI dulu.

"Mesti dibuatkan Perwali dulu untuk mengetahui apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak. Karena ini juga terkait penekanan law enforcement. Sehingga kita butuh 1 minggu sosialisasi, baru kita tentukan kapan bisa dimulai. Supaya kita bisa disiplin menjalankan," terang Nurdin Abdullah Gubernur SulSel. Kamis (16/4/2020).[4]

Pedoman tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
melengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mengenai PSBB.

Apa saja sebenarnya ketentuan yang meliputi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar?
Berikut perinciannya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 9/2020 tentang Penetapan PSBB:[5]
Yang secara lengkap diatur dalam Pasal 13 yang terdiri dari 11 ayat. Di dalam pasal tersebut, pemberlakukan PSBB meliputi 6 hal.
A. Peliburan Sekolah
1) Proses belajar di sekolah dihentikan, diganti belajar dirumah dengan media yang efektif.
2) Dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
B. Peliburan Tempat Kerja
1) Pembatasan bekerja di tempat kerja diganti dengan bekerja di rumah/tempat tinggal.
2) Dikecualikan bagi TNI Polri, kebutuhan pangan, BBM, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor-impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.
3) Kecuali TNI Polri, kantor lain harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan.
C. Pembatasan Kegiatan Keagamaan
1) Kegiatan keagamaan dilaksanakan di rumah dan dihadiri oleh keluarga terbatas dengan jaga jarak.
2) Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum.
3) Dikecualikan dengan Pedoman pada peraturan UU & fatwa/pandangan lembaga keagamaan yang diakui pemerintah.
4) Pemakaman orang meninggal bukan karena COVID-19 maksimal dihadiri oleh 20 orang.
D. Pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum
1) Dilaksanakan dengan pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang.
2) Dikecualikan untuk :
a) Supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat dan peralatan medis, kebutuhan pangan dan pokok, barang penting, BBM, gas dan energi.
b) Fasilitas pelayanan kesehatan.
c) Fasilitas umum untuk kebutuhan dasar penduduk termasuk kegiatan olahraga.
E. Kegiatan Sosial Budaya
Dilaksanakan dengan bentuk pelarangan kerumunan orang dan berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan undang-undang.
F. Pembatasan Moda Transportasi.
Dikecualikan bagi :
1) Transportasi umum/pribadi dengan pembatasan jumlah dan jarak antarpenumpang.
2) Transportasi untuk barang penting dan esensial.
3) Tansportasi layanan kebakaran, hukum, ketertiban, dan darurat.
4) Stasiun, bandara, pelabuhan untuk pergerakan kargo, bantuan dan evakuasi, dan organisasi operasional tetap berjalan
G. Pembatasan kegiatan lainnya khusus aspek pertahanan keamanan
1) Dilaksanakan dengan pembatasan kerumunan orang.
2) Dikecualikan bagi kegiatan operasi militer/kepolisian dalam rangka (Polri) :
a) Operasi terpusat dan kewilayahan.
b) Kegiatan mendukung Gugus Tugas COVID-19.
c) Kegiatan rutin kepolisian.
Upaya pemerintah dalam menanggulangi virus corona dengan PSBB juga mengacu pada pembatasan kegiatan lain khususnya yang menyangkut aspek pertahanan dan keamanan.
Sejumlah kegiatan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara dan melindungi segenap bangsa Indonesia tidak dibatasi, asalkan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan dan berpedoman sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekian dulu, semoga bermanfaat !!! Jaga Kesehatan ta'



0 Comments