Dampak Kontrak, Perjanjian, atau kegiatan yang tertunda akibat Wabah Covid-19 ini.

Foto : Mappasessu, SH. Advokat & Koordinator LBH IWO Soppeng
LBH IWO SOPPENG - Dampak Hukum atas kontrak, perjanjian, atau transaksi bisnis / dagang atau kegiatan yang tertunda akibat penyebaran wabah Covid-19 ini.
Jumlah penderita di negara negara maju terus bertambah, pertambahannya tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Negara negara yang selama ini menjadi kiblat ilmu pengetahuan, teknologi dan memiliki layanan kesehatan dibuat tidak berdaya menghentikan penyebaran wabah covid 19. Vaksin covid 19, diperkirakan butuh waktu satu tahun baru bisa ditemukan.
Sepertinya krisis akibat wabah covid 19 masih belum mencapai puncaknya sebagai titik balik untuk recovery. Selama wabah ini belum memperlihatkan grafik penurunan, semua orang harus mengatur hidupnya agar memiliki nafas yang panjang untuk bisa bertahan.
Sumber foto : Kompas.com
Aktivitas perusahaan dalam negeri ikut menerima dampak yang sangat besar,
Membuat pemerintah mengambil kebijakan yang berimplikasi secara hukum.
Perputaran roda ekonomi cenderung berhenti, beberapa pabrik/industri masih beroperasi meski tidak ada pemasukan karena tidak bisa menjual hasil produknya, tetapi sudah memberikan sinyal hanya mampu bertahan sampai bulan Juni, jika wabah belum berakhir. Omset penjualan Dept Store, Supermarket, Outlet di Mall, toko toko kelontong dan warung warung rakyat semua turun, bahkan mereka harus tutup karena sepi pembeli.
Selain sebab himbauan Social distancing, juga karena orang2 melakukan penghematan, agar nafasnya bisa panjang, agar bisa bertahan sampai beberapa bulan kedepan sambil berharap dan berdoa wabah ini segera selesai.
Dampaknya adalah gelombang PHK dan karyawan yang dirumahkan sudah terjadi di negara kita, kemarin sudah mencapai 1,5 juta orang, itu para pekerja formal yang datanya ada di pemerintah. Yang informal jumlahnya lebih banyak mereka pedagang keliling, warung makan, pegawai warung makan, buruh pikul di pasar, dll. Sebagian besar dari mereka sudah pulang ke kampung halaman.

Kebijakan social distancing / phisical distancing, larangan aktivitas kerumunan massa membuat entitas bisnis terganggu.
Diperkirakan banyak badan hukum atau orang yang tidak dapat menepati janjinya. Dengan kata lain, kemungkinan besar banyak kontrak, perjanjian, transaksi bisnis, dagang atau kegiatan yang tertunda akibat penyebaran wabah Covid-19 ini.
Dalam lingkup hukum bisnis, kegagalan memenuhi perjanjian alias wanprestasi acapkali dapat dibenarkan oleh hukum jika orang yang tak memenuhi prestasi dapat membuktikan ada halangan yang tak dapat dihindari. 
Misalnya, Bencana alam.
Kejadian ini lazim dikenal dalam bidang ilmu hukum sebagai kondisi force majeur.

Force majeur merupakan suatu halangan dimana salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan untuk menghindari halangan itu walaupun sudah melakukan upaya terbaik.
Unsur lain yang mendukung terjadinya force majeur, pihak tersebut tidak pernah bisa memprediksi kapan terjadinya halangan,
serta ia tidak memiliki contributory factor atas terjadinya halangan itu.
halangan itu tak harus bersifat permanen. Peristiwa yang terjadi secara temporer pun masih bisa dikategorikan force majeur. intinya, semua unsur-unsur tadi terpenuhi.

“Bila seluruh unsur itu menjadi satu kesatuan dan secara manusiawi dia betul-betul tidak memiliki contributory effect dalam peristiwa itu, maka di situlah force majeur berlaku,”

Terkait dengan wabah Covid-19, apakah secara hukum pandemik global ini dapat dijadikan alasan sebagai force majeur untuk tidak menjalankan perjanjian?
Menurut Ricardo Simanjuntak, Praktisi yang selama ini mendalami hukum kontrak, Keseluruhan unsur diatas, terpenuhi dalam kasus covod_19 ini.
Alasannya :
Pertama, orang tidak pernah tahu kapan ini akan terjadi (tidak terprediksi).
Kedua, orang tidak memiliki contributory effect atas penyebaran wabah ini.
Ketiga, wabah corona memang suatu halangan dimana orang tidak bisa mengesampingkannya.

Advokat La Mappasessu berpendapat, bahwa sebetulnya agak mudah secara khusus menjadikan Covid-19 sebagai dasar untuk menerima argumen force majeur.

"dengan adanya keputusan atau kebijakan penguasa lokal, provinsi atau nasional yang isi ketentuannya dapat menghambat pelaksanaan ketentuan suatu perikatan/kontrak."

Jadi, sejak regulator mengatur hal - hal yang berimplikasi pada halangan tersebut maka bisa dikategorikan dimulainya force majeur tersebut.
Regulatornya mungkin saja Presiden, atau gubernur di level provinsi. Misalnya, jika Gubernur Sulawesi Selatan menyatakan Makassar di-lockdown atau sejenisnya.

DEMI HUKUM

Pada prinsipnya  suatu kondisi force majeur bukanlah semata-mata keadaan yang terjadi demi kontrak, melainkan terjadi demi hukum.
Dasar hukumnya jelas termaktub dalam Pasal 1245 KUHPerdata. 
Pasal ini menyebutkan: 
“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa [overmacht] atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.
Meskipun para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis tidak pernah memperjanjikan kondisi pandemik covid-19 sebagai bagian dari force majeur, pembebasan itu tetap berlaku berdasakan Pasal 1245 KUHPerdata.
Karena Pasal 1245 itu masuk dalam bagian Buku III KUHPerdata yang sifatnya melengkapi perjanjian. Artinya, sepanjang para pihak tidak mengatur sebaliknya, maka ketentuan Buku III itu, khususnya terkait force majeur,akan berlaku.

Secara teori, Force majeur atau keadaan memaksa memiliki dua sifat, yakni umum dan khusus.
Force majeur yang sifatnya umum berkaitan dengan act of god, sementara force majeur yang bersifat khusus berhubungan dengan act of human.
Berhubung dalam kasus pandemik Covid_19 ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan, maka force majeur konteks corona masuk dalam kategori khusus (act of human).
Maka,
Jika dilihat dari segi posisi kasus, dikenal pula force majeur relatif yang unsurnya difficulty (kesulitan), dan force majeur absolut yang memiliki anasir impossibility (ketidakmungkinan).
“Kalau corona ini, para pihak masih bisa melakukan pekerjaan, tapi sulit, karena takut tertular virus. Jadi ukurannya bukan impossible, tapi difficulties,

Sekian, semoga bermanfaat. (MP)

0 Comments